(Jakarta, ISC): Penguatan tata kelola badan otonom menjadi salah satu agenda strategis yang mengemuka dalam Rapat Kerja Teknis (RAKERNIS) Badan Otonom Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (DPP IKAL Lemhannas) yang digelar di Jakarta, Senin (27/7/2026). Hadir dalam acara ini Ketua Umum DPP IKAL-Lemhannas Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro MSC., MA., PhD., IPU, Sekretaris Jenderal DPP IKAL-Lemhannas Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA., CES., dan jajaran teras pimpinan DPP IKAL-Lemhannas serta jajaran pimpinan sembilan badan otonom DPP IKAL Lemhanna) Masa Bakti 2026–2031.
Dalam kesempatan ini
Dalam forum ini, Koordinator Badan Otonomi Dr. Ir. Donny Yusgiantoro, MM., MPA. menegaskan bahwa badan otonom harus dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan adaptif agar mampu menjadi pilar utama penguatan organisasi sekaligus mendukung pelaksanaan program kerja IKAL Lemhannas secara berkelanjutan.
Baca juga: LSP IKAL-Lemhannas Matangkan Program Sertifikasi Profesional
Menurut Dr. Ir. Donny Yusgiantoro, organisasi yang besar tidak hanya diukur dari banyaknya program kerja ataupun luasnya jejaring yang dimiliki, melainkan dari kualitas sistem tata kelola yang mampu menggerakkan seluruh unsur organisasi secara sinergis. Karena itu, badan otonom tidak boleh dipandang hanya sebagai pelengkap struktur organisasi, tetapi harus menjadi instrumen strategis yang memiliki ruang untuk berkembang secara mandiri, inovatif, dan profesional, tanpa keluar dari koridor kebijakan organisasi.
“Badan otonom harus diberi ruang untuk mandiri dan independen, tetapi tetap berjalan dalam satu sistem organisasi yang terintegrasi. Kemandirian bukan berarti berjalan sendiri-sendiri, melainkan memiliki keleluasaan untuk berinovasi dan menghasilkan karya nyata yang memberikan manfaat bagi organisasi maupun masyarakat,” ujar Dr. Ir. Donny Yusgiantoro.
Ia menjelaskan, pengalaman berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa pemberian kepercayaan kepada badan otonom mampu menghasilkan respons yang positif. Menurutnya, budaya organisasi yang sehat lahir dari perpaduan antara kepemimpinan yang memberikan ruang berkarya dengan sistem pengawasan yang berjalan secara proporsional sehingga setiap badan dapat bekerja secara cepat, efektif, dan bertanggung jawab.
Baca juga: ISC Siapkan 84 Kajian Strategis untuk Kawal Program Prioritas Presiden
Dr. Ir. Donny Yusgiantoro juga menekankan pentingnya pengelolaan unit-unit usaha di lingkungan badan otonom secara profesional. Menurutnya, organisasi modern tidak dapat hanya mengandalkan sumber pendanaan konvensional, tetapi perlu membangun unit usaha yang sehat dan berkelanjutan sebagai sumber pendapatan organisasi. Pendapatan tersebut, lanjutnya, bukan menjadi tujuan utama, melainkan instrumen untuk memperkuat kemandirian organisasi sehingga berbagai program strategis dapat dijalankan secara konsisten.
Diingatkan pula olehnya bahwa setiap badan otonom memiliki karakteristik yang berbeda. IKAL Peduli, misalnya, berorientasi pada kegiatan sosial, sedangkan IKAL Strategic Center (ISC) berfungsi sebagai pusat kajian strategis. Sementara badan otonom lainnya bergerak di bidang olahraga, media, komunikasi, maupun sektor profesional yang memiliki peluang menghasilkan pendapatan organisasi. Karena itu, menurutnya, kebijakan organisasi harus disusun secara proporsional sesuai karakter, kebutuhan, dan potensi masing-masing badan.
Dr. Ir. Donny Yusgiantoro menilai RAKERNIS ini merupakan tahapan penting setelah Rapat Kerja Nasional (Rakernas), karena forum ini menjadi ruang untuk menerjemahkan kebijakan strategis organisasi ke dalam langkah-langkah operasional yang dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam proses ini, berbagai aspek mulai dari pembagian tugas, kesiapan sumber daya, hingga efektivitas pelaksanaan program harus dikaji secara komprehensif.
Donny Yusgiantoro juga menyoroti pentingnya sinkronisasi dalam pengelolaan sponsor dan hubungan kemitraan. Tanpa koordinasi yang baik, kata dia, beberapa badan otonom dapat mengajukan kerja sama kepada mitra yang sama sehingga berpotensi menimbulkan kesan tidak profesional. Oleh sebab itu, diperlukan sistem informasi terpadu yang mampu mendokumentasikan seluruh kerja sama sehingga koordinasi antarbadan dapat berjalan lebih efektif.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara badan otonom dengan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Utama, Bendahara Umum, badan regional, serta unit-unit kerja lainnya di lingkungan DPP IKAL Lemhannas. Menurutnya, koordinasi administrasi, pengawasan, hingga pelaksanaan program harus berjalan secara terpadu agar seluruh kebijakan organisasi dapat diimplementasikan secara konsisten di tingkat pusat maupun daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Donny Yusgiantoro juga menggarisbawahi pentingnya pengelolaan data dan informasi secara terintegrasi. Ia menilai setiap badan otonom harus menggunakan standar data yang sama sehingga tidak terjadi perbedaan informasi yang dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan organisasi. Basis data terpadu yang memuat profil badan otonom, program kerja, laporan kegiatan, hingga hasil kajian strategis dinilai akan memperkuat kualitas kebijakan sekaligus meningkatkan kredibilitas organisasi.
Selain penguatan sistem informasi, ia mendorong penyusunan regulasi internal yang memberikan kepastian tata kelola bagi seluruh badan otonom. Regulasi tersebut, menurutnya, harus menjadi penjabaran operasional dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi sehingga mampu menjadi pedoman bersama tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
Donny Yusgiantoro juga menekankan pentingnya pemanfaatan website sebagai pusat informasi terpadu badan otonom. Melalui platform digital tersebut, masyarakat dapat mengakses profil, program kerja, publikasi kegiatan, hasil kajian, hingga laporan pertanggungjawaban organisasi secara terbuka. Langkah ini dinilai akan memperkuat transparansi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap IKAL Lemhannas.
Menutup paparannya, Donny Yusgiantoro menegaskan bahwa penguatan tata kelola badan otonom merupakan investasi strategis bagi masa depan IKAL Lemhannas. Menurutnya, badan otonom bukan hanya pelaksana kegiatan, melainkan pilar kelembagaan yang menentukan kemampuan organisasi dalam menghasilkan gagasan, membangun kemandirian, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.
“Ketika seluruh badan otonom mampu bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, dan kolaboratif dalam satu sistem yang terintegrasi, maka IKAL Lemhannas akan semakin kuat sebagai organisasi alumni yang mampu menghadirkan karya, pemikiran, dan pengabdian yang relevan bagi bangsa dan negara,” pungkasnya.* (Humas ISC)
