(Jakarta, ISC): Persoalan bangsa yang semakin kompleks tidak dapat dihadapi dengan cara pandang yang parsial. Diperlukan pendekatan komprehensif yang mampu melihat persoalan secara utuh, mempertemukan berbagai perspektif, sekaligus membaca keterkaitan antara satu persoalan dengan persoalan lainnya.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP IKAL-Lemhannas Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro MSC., MA., PhD., IPU, saat membuka kegiatan “Focus Group Discussion” (FGD) yang diadakan IKAL Strategic Center (ISC), di Sekretariat Yayasan Purnomo Yusgiantoro, Jakarta, 12 Agustus 2026. Lebih lanjut Prof. Ir. Purnomo memparkan bahwa cara pandang komprehensif bukan sekadar melihat banyak aspek secara bersamaan.
“Melainkan sebuah metode analisis yang berupaya memahami persoalan dari berbagai dimensi, hingga menemukan akar masalahnya. Pendekatan ini penting agar setiap kebijakan tidak hanya menjawab gejala yang muncul di permukaan, tetapi juga mempertimbangkan faktor penyebab, dampak lanjutan, kepentingan berbagai pihak, serta konsekuensi jangka panjang yang mungkin timbul,” papar Prof. Ir. Purnomo.
Ditambahkan pula olehnya bahwa dalam menghadapi persoalan nasional, kita tidak cukup hanya melihat satu sisi. “Kita harus mampu merangkul berbagai elemen dan sudut pandang yang berbeda untuk memahami persoalan secara utuh. Dengan cara itu, keputusan yang diambil tidak bersifat reaktif, tetapi benar-benar menjawab persoalan yang mendasar,” ujar Ketua Umum DPP IKAL-Lemhannas Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro MSC., MA., PhD., IPU.
Ia menjelaskan, kebutuhan terhadap cara berpikir komprehensif semakin penting di tengah perubahan lingkungan strategis yang berlangsung cepat dan saling berkaitan. Persoalan di satu sektor dapat memunculkan konsekuensi di sektor lainnya. Karena itu, pengambilan keputusan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertahanan, maupun pembangunan nasional perlu memperhitungkan dimensi sosial, politik, ekonomi, teknologi, budaya, hingga lingkungan secara bersamaan.
Dalam konteks evaluasi kebijakan, misalnya, jelas Prof. Ir. Purnomo,bahwa keberhasilan tidak semestinya hanya diukur berdasarkan satu indikator kuantitatif. Pencapaian angka tertentu perlu dibaca bersama dengan efektivitas kerja sama, kualitas sumber daya manusia, kepuasan masyarakat, kapasitas kelembagaan, serta dinamika eksternal yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, sebuah keputusan maupun evaluasi dapat menghasilkan gambaran yang lebih objektif dan mengurangi kemungkinan munculnya dampak ikutan yang tidak terantisipasi.
Cara berpikir komprehensif tersebut, lanjut Prof. Ir. Purnomo, juga menjadi penting bagi organisasi yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Sebagai wadah alumni kader kepemimpinan nasional, IKAL-Lemhannas tidak hanya dituntut memiliki kepedulian terhadap persoalan bangsa, tetapi juga harus mampu menawarkan perspektif yang utuh, berbasis pengetahuan, pengalaman, dan kepentingan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Ir. Purnomo juga menegaskan bahwa hubungan antara IKAL-Lemhannas dan pemerintah perlu ditempatkan dalam kerangka “kemitraan strategis”, bukan hubungan subordinatif. Menurutnya, posisi tersebut memberikan ruang bagi IKAL-Lemhannas untuk menjalankan peran konstruktif melalui gagasan, masukan kebijakan, pengalaman para alumninya, serta berbagai program yang dapat memperkuat kapasitas pemerintahan dan pembangunan nasional.
“IKAL-Lemhannas hadir sebagai mitra konstruktif. Kita mendukung pembangunan nasional dengan memberikan gagasan, tenaga, dan program-program yang mampu memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, serta mendorong terwujudnya Indonesia Emas 2045,” kata Prof. Ir. Purnomo
Ia menegaskan, semangat kemitraan tersebut harus dibangun melalui dialog, pertukaran gagasan, dan keberanian melihat persoalan secara objektif. IKAL-Lemhannas dapat menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pengalaman para pemimpin dan alumni dengan kebutuhan aktual bangsa, sehingga kontribusi yang diberikan tidak berhenti pada kritik atau wacana, tetapi dapat diterjemahkan menjadi gagasan dan solusi yang relevan.
Pembukaan FGD tersebut sekaligus menegaskan bahwa menghadapi tantangan Indonesia ke depan membutuhkan “pergeseran dari pola pikir sektoral menuju cara berpikir yang integratif dan multidimensional”. Kompleksitas persoalan nasional menuntut keputusan yang tidak hanya cepat, tetapi juga tepat, terukur, dan mampu memperhitungkan konsekuensi jangka panjang. Dalam kerangka itulah, pendekatan komprehensif menjadi fondasi penting untuk memperkuat kualitas kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam forum ini menghadirkan pembicara Agus Santoso, Wakil Kepala PPATK (2011 – 2016) yang juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia New York (2018), Kemudian Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M. selaku Ahli Hukum Perbankan — Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2002–2011, dan Wijayanto Samirin selaku Ekonom dan Dosen Univ. Paramadina.
Juga dihadiri sejumlah pakar ekonomi senior, dan Dewan Penasehat IKAl-Lemhannas Dr. Ir. Mustafa Abubakar, M.Si., Wakil Ketua Umum IV DPP IKAL-Lemhannas Prof. Dr. Ir. Giyatmi, M.Si., Inspektur Utama IKAL-Lemhannas Komjen Pol (Purn) Drs. Togar M. Sianipar, M.Si., Koordinator Badan Otonomi IKAL-Lemhannas Dr. Ir. Donny Yusgiantoro, MM., MPA.
Juga pula Ketua ISC Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, Wakil Ketua I ISC Prof. Drs. Adrianus Eliasta Melilala, MSi., MSc., Phd., Sekretaris ISC Laksda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, SH., MH., Wakil Sekretaris ISC Dr. Dra. Nieta Hidayani, MB., MM, Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Hadiah Herawati SH., LLM., Ketua Bidang Ekonomi ISC Prof. Dr. Ending Fadjar, SE., MA., Ketua Bidang Hukum dan HAM ISC Irjen. Pol (Purn) Drs. Bekto Suprapto, MSi., dan anggota Bidang Politik dan Kebijakan Dr. Drs. Abdul Rahman Sabara, MS.IS., MH., serta sejumlah pengurus bidang ISC dan pengurus pusat DPP IKAL-Lemhannas. * (Humas ISC)
