(Jakarta, ISC): Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio, S.I.P., M.M. mengingatkan bahwa sistem peringatan dini (early warning system) bagi negara tidak lagi cukup diarahkan untuk membaca gejolak ekonomi. Dalam perkembangan lingkungan strategis yang semakin kompleks, sistem tersebut perlu diperluas untuk mendeteksi ancaman di bidang pertahanan, keamanan, sosial, dan politik secara terpadu.
Pandangan itu mengemuka dalam Focus Group Discussion” (FGD) yang diadakan IKAL Strategic Center (ISC) dengan mengusung tema “Kajian Ekonomi Makro: Early Warning System”, yang digelar di Sekretariat Yayasan Purnomo Yusgiantoro, Jakarta, 26 Agustus 2026. Dalam forum ini guru besar Universitas Pertahanan dan penasihat khusus di bidang pendidikan tinggi serta kemaritiman menjelaskan pula bahwa perubahan karakter ancaman menuntut negara memiliki kemampuan membaca situasi secara lebih menyeluruh.
Baca juga: Perang Posmodern Dan Peluang Indonesia Di Era Geopolitik Trump
Ancaman terhadap kedaulatan, menurut Dewan Penasehat DPP IKAl-Lemhannas ini, tidak selalu hadir dalam bentuk konflik bersenjata secara langsung. Perubahan geopolitik, persaingan kekuatan besar, perkembangan teknologi militer, gangguan keamanan, hingga dinamika sosial-politik dapat berkembang menjadi tekanan terhadap kepentingan nasional apabila tidak dikenali sejak awal.
“Sistem peringatan dini harus mampu memberikan waktu bagi negara untuk berpikir dan bertindak sebelum ancaman berkembang menjadi krisis,” ujar Prof. Marsetio dalam forum tersebut. Menurut dia, kemampuan mendeteksi ancaman sejak dini menjadi semakin penting karena lingkungan keamanan saat ini bergerak cepat dan saling berkaitan. Peristiwa di satu kawasan dapat memengaruhi kawasan lain melalui jalur ekonomi, politik, teknologi, maupun keamanan.
Karena itu, pembenahan sistem pertahanan negara, kata Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio, harus dimulai dari konsistensi antara doktrin, strategi, dan pembangunan kekuatan. Pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista tidak semestinya berdiri sendiri sebagai kegiatan membeli platform pertahanan. Setiap pengadaan harus memiliki hubungan yang jelas dengan kebutuhan strategis negara dan doktrin pertahanan yang dikembangkan.
Baca juga: Dilema Negara Berkembang di Tengah Persaingan Hegemoni Kekuatan Besar
Ia menilai kejelasan doktrin menjadi penting karena doktrin merupakan dasar yang menentukan bagaimana kekuatan pertahanan digunakan. Ketika doktrin berkembang sesuai perubahan lingkungan strategis, strategi pertahanan dan jenis alutsista yang dipilih juga harus bergerak dalam arah yang sama. Dengan demikian, pembangunan kekuatan tidak berlangsung secara parsial, tetapi menjadi sebuah sistem yang saling mendukung dan berkesinambungan.
Dalam diskusi itu, Prof. Marsetio juga menyoroti pentingnya kebijakan pengadaan pertahanan berbasis visi jangka panjang. Menurut dia, negara perlu menghindari pola pengadaan yang hanya berorientasi pada kebutuhan sesaat atau mengikuti perkembangan teknologi tanpa mempertimbangkan kesinambungan operasional. Pengadaan alutsista harus memperhitungkan siklus hidup, kebutuhan pemeliharaan, kesiapan personel, interoperabilitas, serta kemampuan industri pertahanan nasional.
Kerja sama pertahanan dengan negara-negara produsen, termasuk Cina dan Rusia sebagaimana disebut dalam forum, menurut Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio, perlu ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional. Kerja sama tersebut tidak cukup hanya menghasilkan kepemilikan platform atau sistem persenjataan. Yang lebih penting adalah bagaimana kerja sama itu dapat memperkuat kemampuan Indonesia dalam menyerap, mengadaptasi, dan mengembangkan teknologi di dalam negeri.
“Kita harus memiliki kemampuan adopsi teknologi. Jangan sampai setiap pengadaan hanya menghasilkan ketergantungan baru,” katanya. Ia menekankan bahwa transfer pengetahuan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan industri pertahanan, dan kemampuan pemeliharaan di dalam negeri harus menjadi bagian dari perencanaan pengadaan.
Menurut dia, integrasi sistem persenjataan juga memiliki konsekuensi langsung terhadap efisiensi pertahanan. Berbagai platform yang tidak terintegrasi dapat meningkatkan kompleksitas operasi sekaligus memperbesar biaya pemeliharaan. Sebaliknya, sistem yang dirancang berdasarkan kebutuhan operasional dan memiliki tingkat interoperabilitas yang baik akan membuat penggunaan kekuatan menjadi lebih efisien.
Dalam pembahasan yang lebih luas, Prof. Marsetio mengingatkan bahwa Indonesia memiliki posisi geografis dan geopolitik yang membuat kebutuhan terhadap sistem peringatan dini semakin penting. Sebagai negara kepulauan yang berada di antara dua samudra dan dua benua, Indonesia memiliki kepentingan besar terhadap stabilitas kawasan. Perubahan keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik, persaingan negara besar, keamanan jalur perdagangan, perkembangan teknologi militer, dan konflik regional dapat membawa konsekuensi langsung maupun tidak langsung terhadap Indonesia.
Karena itu, sistem peringatan dini pertahanan perlu dibangun sebagai kemampuan nasional yang menghubungkan berbagai sumber informasi. Informasi militer perlu dibaca bersama perkembangan politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan keamanan. Dengan pendekatan tersebut, negara tidak hanya mengetahui adanya ancaman, tetapi juga dapat memahami akar, arah perkembangan, dan kemungkinan dampaknya terhadap kepentingan nasional.
Prof. Marsetio juga menekankan pentingnya lembaga pendidikan strategis dalam membangun kesamaan cara pandang. Dalam konteks tersebut, IKAL maupun ISC dinilai memiliki peran penting, bisa memberikan sumbangsih pemikiran strategis yang diperlukan agar pengambil keputusan di berbagai sektor memiliki pemahaman yang relatif sama mengenai tantangan nasional dan lingkungan strategis.
Forum tersebut kemudian menarik satu benang merah bahwa pertahanan yang kuat tidak lahir hanya dari pembelian alutsista. Pertahanan yang tangguh membutuhkan doktrin yang jelas, strategi yang konsisten, teknologi yang sesuai kebutuhan, industri nasional yang berkembang, sumber daya manusia yang profesional, anggaran yang berkelanjutan, serta sistem peringatan dini yang mampu membaca ancaman secara cepat.
Prof. Marsetio menegaskan, kemampuan negara menghadapi masa depan akan sangat bergantung pada kesediaannya membangun sistem pertahanan secara terencana. Menurut dia, modernisasi pertahanan harus ditempatkan sebagai investasi strategis, bukan sekadar proyek pengadaan. Dengan perencanaan yang matang, setiap aset pertahanan diharapkan tidak menjadi beban bagi generasi mendatang, melainkan menjadi bagian dari pembangunan kekuatan nasional yang berkelanjutan.
Ia menambahkan bahwa pendidikan, komunikasi, dan penyamaan pemahaman harus berjalan bersamaan dengan pembangunan teknologi pertahanan. Sebab, sistem secanggih apa pun pada akhirnya bergantung pada manusia yang mengoperasikan, merawat, dan mengambil keputusan atas penggunaannya. Kesamaan visi di antara para pemangku kepentingan menjadi syarat penting agar kebijakan pertahanan tidak terputus oleh perubahan kepemimpinan maupun dinamika politik jangka pendek.* (Humas ISC)
